PUTRICANDRAMIDI -
JAKARTA, TRIBUN - Aktivis Indonesia Yudi Latief, Maemunah, Halid Muhammad, Ray Rangkuti dan Tama S Langkun, melansir sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Setumpuk kebohongan ini dikemukakan para aktivis dalam temu tokoh lintas agama di kantor Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Senin (10/1).
Sembilan tokoh agama yang menggelar pertemuan, Syafii Maarif, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Pendeta Andreas A Yewangoe, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Sholahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suzeno dan Romo Benny Susetyo.
Kebohongan Lama
- Pemerintah mengklaim ada pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, data penerimaan beras rakyat miskin 2010 mencapai 70 juta jiwa, dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.
- Presiden mencanangkan swasembada pangan dalam program 100 hari. Namun, hingga awal 2011 kesulitan ekonomi terjadi secara massif.
- Presiden mendorong terobosan ketahanan pangan dan energi melalui pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.
- Presiden menggelar konferensi pers terkait tragedi pengeboman Hotel JW Mariot. SBY mengaku mendapatkan data intelijen bahwa fotonya menjadi sasaran tembak teroris. Ternyata foto tersebut data lama yang pernah diperlihatkan dalam rapat bersama Komisi I DPR 2004.
- Presiden berjanji menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tak pernah tuntas hingga kini.
- UU Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari alokasi APBN. Alokasi ini di luar gaji guru dan dosen. Faktanya, hingga kini anggaran gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20 persen APBN.
- Presiden menjanjikan penyelesaian kasus lumpur Lapindo dalam Debat Calon Presiden Tahun 2009. Penuntasan kasus lumpur Lapindo tak mengalami titik temu hingga kini.
- Presiden minta semua negara di dunia melindungi dan menyelamatkan laut. Di lain pihak, presiden membiarkan pembuangan limbah di Laut Senunu NTB, 1.200 ton oleh PT Newmont dan pembuangan 200 ribu ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.
- Tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan renegosiasi. Usul ini tak pernah ditindaklanjuti pemerintah.
Kebohongan Baru
- Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2010 presiden menyebutkan Indonesia harus mendukung kerukunan antarperadaban atau harmony among civilization. Faktanya, The Wahid Institute mencatat terjadinya 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan Ormas agama selama 2010.
- Instruksi presiden dalam pidato sama kepada Polri untuk menindak kasus kekerasan yang menimpa pers. Instruksi ini bertolak-belakang dengan catatan LBH Pers yang menunjukkan 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers selama 2010.
- Presiden meminta membekali TKI dengan telepon genggam untuk mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi ini tak efektif karena sepanjang 2010, Migrant Care mencatat kekerasan terhadap TKI mencapai 1.075 orang.
- Presiden mengakui menerima surat dari Zoelick (Bank Dunia) pertengahan 2010 untuk meminta Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Faktanya, pengumuman itu terbuka di situs Bank Dunia. Presiden diduga memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menkeu untuk menjadi kambing hitam megaskandal bail out Bank Century Rp 6,7 triliun.
- Presiden berkali-kali menjanjikan sebagai pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset ICW menunjukkan dukungan pemberantasan korupsi oleh presiden dalam kurun September 2009-September 2010, hanya 24 persen yang mengalami keberhasilan.
- Presiden minta penuntasan rekening gendut perwira tinggi Polri. Ucapan ini bahkan terungkap saat menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban kekerasan, Tama S Langkun. Hingga Kapolri Jenderal Timur Pradopo, kasus malah ditutup.
- Presiden selalu mencitrakan partai politiknya menjalankan politik bersih, santun dan beretika. Faktanya Anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan secara tak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilukada Toli-Toli.
- Kapolri Timur Pradopo berjanji menyelesaikan kasus pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. Namun hingga kini, kasus ini tak jelas. Malah, Gayus pelesir ke luar negeri selama dalam tahanan Rutan Brimob.
- Presiden berjanji menindaklanjuti kasus tiga anggota KKP yang mendapatkan perlakuan tak baik oleh Kepolisian Diraja Malaysia September 2010. Ketiganya memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Namun ketiganya malah ditangkap polisi Malaysia. Hingga kini tak ada upaya konkret pemerintah untuk menuntaskan kasus ini dengan Malaysia.
SOURCE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::pontianak.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar