PUTRICANDRAMIDI -
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Presiden SBY curhat soal gajinya yang tidak naik selama 7 tahun. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai gaji presiden tidak perlu naik. Justru kinerja presiden yang harus ditingkatkan.
"Saya kira gaji bukanlah persoalan serius apalagi kalau dikaitkan dengan kinerja. Gaji Presiden tak perlu dinaikkan. Kinerja yang perlu ditingkatkan," ujar Fadli, Sabtu (22/1/2011) malam. Fadli menambahkan justru seharusnya saat himpitan ekonomi seperti sekarang, mestinya Presiden bisa memberi inspirasi. Bukan malah curhat soal kenaikan gaji.
"Sekarang ini APBN kita banyak terpakai untuk gaji dan biaya rutin, rakyat tidak merasakan manfaatnya," tegas dia.
Fadli meminta presiden SBY meniru para negarawan lain. Misalnya Presiden Venezuela Hugo Chavez yang menghibahkan gajinya untuk beasiswa. "SBY bisa hibahkan gajinya untuk korban bencana alam seperti mentawai atau merapi," jelasnya.
Selain itu Fadli menilai biaya protokol yang berlebihan juga harus dipangkas. SBY harus lebih berhemat. "Yang perlu dihemat juga biaya protokol yang berlebihan, biaya kunjungan ke luar
negeri yang tak perlu," tutup Fadli.
Sebelumnya dalam Rapim TNI/Polri Presiden SBY mengaku sudah sekitar 7 tahun ini gajinya belum naik. "Sampaikan ke seluruh jajaran TNI/Polri, ini tahun ke-6 atau ke-7 gaji Presiden belum naik," ujar SBY dalam pidato pada Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/1) lalu.
Ucapan SBY ini spontan saja membuat prajurit TNI dan Polri yang hadir tertawa. SBY menuturkan, kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri yang diberikan pemerintah bukan retorika dan janji-janji kosong. Tiap tahun, kedua lembaga itu diperhatikan pemerintah dengan menaikkan gaji.
"Soal kesejahteraan prajurit dan anggota Polri, ini bukan retorika dan janji-janji kosong, bukan kebohongan. Tiap tahun kita naikkan gaji dan lain-lain. Renumerasi sudah diberikan untuk meningkatkan kerja dan prestasi," kata SBY.
Sementara itu, dua fraksi besar di DPR RI, PDI Perjuangan dan Partai Golkar, melalui juru bicaranya masing-masing mengharapkan publik tidak mempolemikkan gaji presiden karena hanya akan menambah persoalan yang tidak perlu.
"Itu tidak pantas, karena hanya menambah-nambah persoalan yang tak perlu," kata Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi I DPR RI, Paskalis Kossay.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan, ada hal-hal lain yang bernilai lebih luhur untuk dibahas dalam membangun karakter bangsa lebih luar biasa di masa depan.
Meski demikian, kedua politisi tersebut senada menyatakan bahwa sesungguhnya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di forum Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang gajinya tak pernah naik selang tujuh tahun, juga tidak perlu terjadi.
"Kami menilai, tidak pantas seorang presiden mempersoalkan kenaikan gajinya. Apalagi itu di forum resmi sebuah institusi strategis dengan berbagai masalah sangat vital bagi negeri ini," kata Paskalis Kossay.
Sedangkan Tubagus Hasanuddin yang juga jenderal purnawirawan menilai, pernyataan Presiden Yudhoyono ini sangat disesalkan.
"Seorang presiden adalah juga seorang `negarawan` yang menjadi tolok ukur bangsanya. Yaitu bagaimana tentang nilai-nilai sebuah pengabdian, dedikasi dan keluruhan dari nilai sebuah perjuangannya," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, mestinya dalam Rapim yang tidak setiap saat berlangsung ini, disampaikanlah tentang nilai-nilai luhur tersebut.
"Yakni mengenai semangat berkorban, keikhlasan berjoang, bukan malah sebaliknya, mengurai dan mempertanyakan upahnya yang diberikan Negara," tegasnya.
Tubagus Hasanuddin mengaku, pihaknya dan banyak purnawirawan serta kawan-kawannya di Komisi I DPR RI (membidangi Hankam, Luar Negeri dan Intelijen), banyak yang prihatin.
"Sebab, ketika bangsa ini terpuruk, justru pemimpinnya malah ikut mengeluhkan upahnya yang tak kunjung naik. Subhanallah....," tuturnya.
Namun, baik Tubagus Hasanuddin maupun Paskalis Kossay, sama-sama mengharapkan masalah itu tidak dibesar-besarkan lagi, cukup menjadi sebuah bahan pelajaran bagai seluruh pemimpin, juga para pemimpin.
Tak hanya di media, curhat SBY soal gaji juga ramai di dunia maya. Seperti halnya di situs microblogging twitter, beberapa tweeps (pemilik akun twitter) memberikan komentar yang beragam. Hingga muncul lontaran ide untuk menggalang koin SBY.
Gagasan itu terkesan lucu sekaligus menyindir. Bahkan sebuah logo untuk menggagas ide koin Presiden telah menyebar luas di Twitter. Logo itu berbentuk persegi panjang dengan gambar sebuah tangan sedang memegang koin. Di bawahnya dilengkapi tulisan 'Koin Untuk Presiden'.
Selain itu, tepat di tengahnya tertulis kata-kata sindiran sarat makna 'Help Salary Presiden' dengan huruf agak besar. Logo berwarna paduan kombinasi kuning, hitam, dan putih. Sepintas, logo tersebut mirip logo aksi Koin untuk Prita Mulyasari yang sempat booming tahun 2010. Koin Keadilan Prita yang berjumlah ratusan juta itu merupakan hasil solidaritas masyarakat yang simpati kepada Prita. Belum diketahui pasti siapa yang mengupload logo itu pertama kali dan apa maksudnya.
Sebelumnya dalam Rapim TNI/Polri Presiden SBY mengaku sudah sekitar 7 tahun ini gajinya belum naik. "Sampaikan ke seluruh jajaran TNI/Polri, ini tahun ke-6 atau ke-7 gaji Presiden belum naik," ujar SBY dalam pidato pada Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/1).
Ucapan SBY ini spontan saja membuat prajurit TNI dan Polri yang hadir tertawa. SBY menuturkan, kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri yang diberikan pemerintah bukan retorika dan janji-janji kosong. Tiap tahun, kedua lembaga itu diperhatikan pemerintah dengan menaikkan gaji.
"Soal kesejahteraan prajurit dan anggota Polri, ini bukan retorika dan janji-janji kosong, bukan kebohongan. Tiap tahun kita naikkan gaji dan lain-lain. Renumerasi sudah diberikan untuk meningkatkan kerja dan prestasi," kata SBY. (fn/d2t/ant)
"Saya kira gaji bukanlah persoalan serius apalagi kalau dikaitkan dengan kinerja. Gaji Presiden tak perlu dinaikkan. Kinerja yang perlu ditingkatkan," ujar Fadli, Sabtu (22/1/2011) malam. Fadli menambahkan justru seharusnya saat himpitan ekonomi seperti sekarang, mestinya Presiden bisa memberi inspirasi. Bukan malah curhat soal kenaikan gaji.
"Sekarang ini APBN kita banyak terpakai untuk gaji dan biaya rutin, rakyat tidak merasakan manfaatnya," tegas dia.
Fadli meminta presiden SBY meniru para negarawan lain. Misalnya Presiden Venezuela Hugo Chavez yang menghibahkan gajinya untuk beasiswa. "SBY bisa hibahkan gajinya untuk korban bencana alam seperti mentawai atau merapi," jelasnya.
Selain itu Fadli menilai biaya protokol yang berlebihan juga harus dipangkas. SBY harus lebih berhemat. "Yang perlu dihemat juga biaya protokol yang berlebihan, biaya kunjungan ke luar
negeri yang tak perlu," tutup Fadli.
Sebelumnya dalam Rapim TNI/Polri Presiden SBY mengaku sudah sekitar 7 tahun ini gajinya belum naik. "Sampaikan ke seluruh jajaran TNI/Polri, ini tahun ke-6 atau ke-7 gaji Presiden belum naik," ujar SBY dalam pidato pada Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/1) lalu.
Ucapan SBY ini spontan saja membuat prajurit TNI dan Polri yang hadir tertawa. SBY menuturkan, kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri yang diberikan pemerintah bukan retorika dan janji-janji kosong. Tiap tahun, kedua lembaga itu diperhatikan pemerintah dengan menaikkan gaji.
"Soal kesejahteraan prajurit dan anggota Polri, ini bukan retorika dan janji-janji kosong, bukan kebohongan. Tiap tahun kita naikkan gaji dan lain-lain. Renumerasi sudah diberikan untuk meningkatkan kerja dan prestasi," kata SBY.
Sementara itu, dua fraksi besar di DPR RI, PDI Perjuangan dan Partai Golkar, melalui juru bicaranya masing-masing mengharapkan publik tidak mempolemikkan gaji presiden karena hanya akan menambah persoalan yang tidak perlu.
"Itu tidak pantas, karena hanya menambah-nambah persoalan yang tak perlu," kata Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi I DPR RI, Paskalis Kossay.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan, ada hal-hal lain yang bernilai lebih luhur untuk dibahas dalam membangun karakter bangsa lebih luar biasa di masa depan.
Meski demikian, kedua politisi tersebut senada menyatakan bahwa sesungguhnya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di forum Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang gajinya tak pernah naik selang tujuh tahun, juga tidak perlu terjadi.
"Kami menilai, tidak pantas seorang presiden mempersoalkan kenaikan gajinya. Apalagi itu di forum resmi sebuah institusi strategis dengan berbagai masalah sangat vital bagi negeri ini," kata Paskalis Kossay.
Sedangkan Tubagus Hasanuddin yang juga jenderal purnawirawan menilai, pernyataan Presiden Yudhoyono ini sangat disesalkan.
"Seorang presiden adalah juga seorang `negarawan` yang menjadi tolok ukur bangsanya. Yaitu bagaimana tentang nilai-nilai sebuah pengabdian, dedikasi dan keluruhan dari nilai sebuah perjuangannya," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, mestinya dalam Rapim yang tidak setiap saat berlangsung ini, disampaikanlah tentang nilai-nilai luhur tersebut.
"Yakni mengenai semangat berkorban, keikhlasan berjoang, bukan malah sebaliknya, mengurai dan mempertanyakan upahnya yang diberikan Negara," tegasnya.
Tubagus Hasanuddin mengaku, pihaknya dan banyak purnawirawan serta kawan-kawannya di Komisi I DPR RI (membidangi Hankam, Luar Negeri dan Intelijen), banyak yang prihatin.
"Sebab, ketika bangsa ini terpuruk, justru pemimpinnya malah ikut mengeluhkan upahnya yang tak kunjung naik. Subhanallah....," tuturnya.
Namun, baik Tubagus Hasanuddin maupun Paskalis Kossay, sama-sama mengharapkan masalah itu tidak dibesar-besarkan lagi, cukup menjadi sebuah bahan pelajaran bagai seluruh pemimpin, juga para pemimpin.
Tak hanya di media, curhat SBY soal gaji juga ramai di dunia maya. Seperti halnya di situs microblogging twitter, beberapa tweeps (pemilik akun twitter) memberikan komentar yang beragam. Hingga muncul lontaran ide untuk menggalang koin SBY.
Gagasan itu terkesan lucu sekaligus menyindir. Bahkan sebuah logo untuk menggagas ide koin Presiden telah menyebar luas di Twitter. Logo itu berbentuk persegi panjang dengan gambar sebuah tangan sedang memegang koin. Di bawahnya dilengkapi tulisan 'Koin Untuk Presiden'.
Selain itu, tepat di tengahnya tertulis kata-kata sindiran sarat makna 'Help Salary Presiden' dengan huruf agak besar. Logo berwarna paduan kombinasi kuning, hitam, dan putih. Sepintas, logo tersebut mirip logo aksi Koin untuk Prita Mulyasari yang sempat booming tahun 2010. Koin Keadilan Prita yang berjumlah ratusan juta itu merupakan hasil solidaritas masyarakat yang simpati kepada Prita. Belum diketahui pasti siapa yang mengupload logo itu pertama kali dan apa maksudnya.
Sebelumnya dalam Rapim TNI/Polri Presiden SBY mengaku sudah sekitar 7 tahun ini gajinya belum naik. "Sampaikan ke seluruh jajaran TNI/Polri, ini tahun ke-6 atau ke-7 gaji Presiden belum naik," ujar SBY dalam pidato pada Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/1).
Ucapan SBY ini spontan saja membuat prajurit TNI dan Polri yang hadir tertawa. SBY menuturkan, kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri yang diberikan pemerintah bukan retorika dan janji-janji kosong. Tiap tahun, kedua lembaga itu diperhatikan pemerintah dengan menaikkan gaji.
"Soal kesejahteraan prajurit dan anggota Polri, ini bukan retorika dan janji-janji kosong, bukan kebohongan. Tiap tahun kita naikkan gaji dan lain-lain. Renumerasi sudah diberikan untuk meningkatkan kerja dan prestasi," kata SBY. (fn/d2t/ant)
SOURCE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::SuaraMedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar