"BK itu cuma untuk bargaining politics anggota Dewan, kalau yang dilaporin (anggota) Partai Demokrat yang terima PDIP, begitu juga sebaliknya," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat, di kantornya, Jl Diponegoro, Selasa (19/10/2010).
Nurkholis juga mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi BK dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan. Ia mengatakan, kalau BK serius, seharusnya ada pengumuman ke publik tentang siapa saja anggota dewan yang paling banyak dilaporkan.
"Misalnya saja kasus Fujio, sudah lebih dari dua pekan, tidak ada kabar-kabarnya," kata Nurkholis.
Lebih lanjut, dia mengatakan, kunjungan kerja untuk studi banding bagi anggota dewan saat ini sudah tidak lagi relevan. Sebab, contoh praktik terbaik kerja legislatif dari luar negeri sudah dapat diakses lewat berbagai macam kecanggihan teknologi informasi, seperti internet. "Jadi sudah tidak relevan lagi," ujarnya.
Seperti diberitakan, 8 anggota BK DPR akan berangkat ke Yunani untuk melakukan studi banding pada 23 Oktober mendatang. Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir mengatakan, ada sejumlah hal yang akan dipelajari, di antaranya tata cara beretika anggota dewan di Yunani.
"Mereka kan di situ kan sudah lama, sejak zaman Romawi kuno. Dari zaman dulu sudah ada. Bagaimana kehidupan senator itu, kita pingin tahu," ujar Nudirman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar